Berita Terkini

artikel pertama kali dimuat di laman resmi KPU RI, kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Jumat (21/1/2022).  KPU-CSIRT diluncurkan Ketua KPU RI Ilham Saputra bersama Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian dihadiri Anggota KPU RI Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Evi Novida Ginting Manik, Arief Budiman dan secara daring Hasyim Asy’ari. Dalam sambutannya, Ilham menyampaikan pentingnya KPU-CSIRT menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024. Terlebih pengalaman di 2019 menurut dia menuntut memiliki CSIRT ini. “Saya kira gerak cepat KPU bersama BSSN untuk mengembangkan CSIRT dari BSSN bekerja sama dengan KPU berfungsi untuk merespons dan mitigasi ketika terjadi insiden siber yang pengalaman tadi, sehingga diharapkan penerapan SPBE pada KPU RI menjadi semakin efektif,” kata Ilham.  Selain menanggulangi insiden siber, Ilham berharap hadirnya KPU-CSIRT dapat melindungi data, identitas dan sistem kepemiluan dari ancaman kebocoran data. “Ini sudah bagian dari komitmen kita melindungi identitas masyarakat, termasuk ketika nanti pemilu pengalaman kami, kami selalu membintangi NIK dari pemilih,” kata Ilham.  Sementara itu Hinsa Siburian mengingatkan dunia siber sesungguhnya sama halnya dengan dunia nyata yang memiliki potensi ketidakaman dan ancaman. Untuk itulah, penting membentuk pengamanan melalui CSIRT guna memitigasi berbagai ancaman yang berpotensi datang seperti web defacement (mengganti wajah halaman web), malware (perangkat lunak jahat), hingga hoaks.  Hinsa berharap KPU-CSIRT yang dibentuk dapat memitigasi berbagai gangguan terhadap sistem KPU terutama dari serangan bersifat teknis yang dapat mengganggu operasional sistem atau platform yang sudah dibangun KPU. “Jangan sampai itu diganggu, dalam arti bisa datanya dicuri, bisa di-shutdown atau sabotase atau dirusak dan sebagainya, itulah tugas utama dari CSIRT bagaimana menghadapi supaya data, server, jaringan, aplikasi ,database, semua yang menjadi tugas dan fungsi dari KPU ini bisa terjamin keamanannya,” kata Hinsa.  Turut hadir dalam peresmian ini, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, beserta Pejabat Eselon II Setjen KPU RI, perwakilan partai politik, serta secara daring Bawaslu RI, DKPP, NGO, pegiat pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. (humas kpu ri tenri/foto: dosen/ed diR)

KPU Kab. Pegunungan Arfak beserta KPU Kabupaten/Kota sePapua Barat, mengikuti sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yg diselenggarakan KPU Provinsi Papua Barat (21/01). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Michael Mote serta dihadiri oleh Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, PARHUMAS, Hukum & SDM Joni Jitmau dan staf sekretariat KPU Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan KPU Republik Indonesia yaitu Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan M. Aminsyah dan APK APBN Ahli Pratama Dwi Rismala Sari.  

KPU Kabupaten Pegunungan Arfak mengikuti Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II 2021 yang diselenggarakan KPU Provinsi Papua Barat (13/01/2022). Acara yg berlangsung secara daring dan luring tersebut tidak hanya diikuti oleh unsur Penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Papua Barat. Melainkan juga pihak terkait seperti Partai Politik, Kodam Kasuari, Polda Papua Barat serta Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Turut hadir sebagai pembicara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Barat, yg sekaligus menjadi mitra utama KPU dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).Unsur pimpinan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak yg hadir diantaranya, Ketua Hery Towansiwa, Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Anthomina Ayamiseba, Sekretaris Amon O. Manobi serta Plt. Sub-bagian Perencanaan, Data dan Informasi Leonardo Manibuy. Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Barat Onesimus Kambu mengharapkan masukan-masukan yg membangun dalam forum koordinasi tersebut, sehingga, tidak ada masalah dalam Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ini. Termasuk yang datang dari pihak eksternal Penyelenggara Pemilu seperti, Dukcapil, Kemenkumham, TNI, Polri dan Partai Politik. Perwakilan Bawaslu dalam sesi diskusi menerangkan pentingnya keterbukaan informasi dan data yg dapat dibagikan, khususnya kepada sesama Penyelenggara Pemilu. Data yg dimaksud merupakan yg dikeluarkan oleh KPU dan Dinas Dukcapil, serta pembaharuannya dilakukan setiap hari. Sehingga diharapkan terjadinya pengawasan agar terhindar dari sengketa yg dapat timbul di kemudian hari. Terdapat pula masukan dari Partai Politik diantaranya seperti PKB, PDIP, Golkar, PPP, PAN serta Partai Demokrat pada sesi kedua diskusi. Masukan tersebut diantaranya pelayanan kependudukan yg masih belum efisien, akses DPT dan validitas data kependudukan pada DPT. Tanggapan diberikan langsung oleh Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Barat, Onesimus Kambu yg menerangkan tentang forum Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yg dilaksanakan tiap 6 bulan sekali, serta pelaksanaan PDPB itu sendiri untuk meminimalisir tidak validnya DPT. Perwakilan Dinas Dukcapil juga menegaskan bahwa mohon untuk melapor jika terjadinya inefisiensi, misalnya pungli dalam pelayanan kependudukan masyarakat serta pola kerja Dinas Dukcapil sendiri. Dimana terdapat pertemuan setiap minggu dengan Dirjen Dukcapil. Perwakilan Kapolda Papua Barat mengungkapan tentang pentingnya memaksimalkan pendataan data penduduk, mengingat masih terdapat beberapa waktu persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam kesempatan yg sama juga ditegaskan komitmen Kapolda Papua Barat untuk melakukan sosialisasi terhadap anggota Polri yg purna tugas dan yg baru diangkat. Hal tadi mengingat hak-hak politik yg melekat dalam diri anggota Polri tersebut. Komitmen senada juga disampaikan oleh perwakilan Pangdam Kasuari tentang TNI, khususnya Kodim Kasuari dalam pendataan-pendataan anggota, baik yg purna tugas maupun yg menjadi anggota baru. Selain itu, komitmen untuk bersinergi dan berkomunikasi yg efektif juga didengungkan guna menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Untuk diketahui, Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Semester II 2021 berjumlah 33.423 penduduk. Data tersebut terdiri dari 16.213 penduduk berjenis kelamin perempuan, 17.210 penduduk laki-laki, yg tersebar di 10 distrik; 166 kampung seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak. Diharapkan, dalam pengungkapanDPB tersebut dapat menjadi masukan terhadap KPU dalam mengawal hak pilih seluruh penduduk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Segenap Unsur KPU Kab. Pegunungan Arfak mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga damai dan berkat Tuhan menyertai kita semua selalu.  

KPU Kab. Pegunungan Arfak (Pegaf) melaksanakan apel pagi hari Senin, bertempat di area tanah hibah Pemkab. Pegunungan Arfak kepada KPU Pegaf (4/10/2021). Apel dipimpin oleh Bapak Ketua KPU Pegaf, diikuti oleh Bapak & Ibu Anggota, Bapak Sekretaris dan Kasubbag serta Staf Sekretariat. Ketua dalam sambutannya, menilai sangat pentingnya pembangunan kantor baru KPU Pegaf di tanah hibah tadi berkaitan dengan semakin dekatnya persiapan tahapan Pemilu & Pemilihan tahun 2024 serta beban kerja KPU Pegaf beserta pihak Penyelenggara lainnya dalam hajatan akbar tersebut. Diharapkan dengan adanya kejelasan tentang pembangunan kantor tadi, dapat menjadikan semangat tambahan dalam menyongsong tahapan Pemilu & Pemilihan tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak mengadakan sosialisasi pemuktahiran data mandiri (PDM) dan bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi MySAPK pada lingkungan internal staf PNS (02/08/2021). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris KPU Pegunungan Arfak Bapak Amon O. Manobi, S.Sos., M.Si yang kemudian diteruskan dengan pemaparan materi serta penjelasan & bimbingan teknis oleh operator Bidang SDM KPU Pegunungan Arfak Sdr. Rocky Pamoga.  Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya-jawab dua arah antara pemateri dan staf KPU Pegunungan Arfak. Pertanyaan yg dibahas mulai dari kolom-kolom yang ada dalam website SAPK yg harus dilengkapi, detail materi yang harus diisikan hingga istilah-istilah yang masih asing di telinga para staf. Hal tersebut menunjukkan antusiasme yang terbangun dalam acara. Sebagai penutup, Sekretaris KPU Pegunungan Arfak Bapak Amon O. Manobi, S.Sos.menekankan pentingnya aspek tertib administrasi dalam kinerja KPU Pegunungan Arfak khususnya dalam melengkapi data pribadi staf PNS di apliasi SAPK.